JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus, menyoroti efektivitas subsidi energi yang dinilai masih jauh dari tepat sasaran. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Selasa (30/09) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Habib Idrus menegaskan bahwa di lapangan, banyak masyarakat kecil belum merasakan manfaat subsidi dan stimulus secara nyata.
“Di desa, kampung, maupun kota, pedagang kecil dan pekerja lepas bilang bahwa bantuan ada, tapi belum sampai ke dapur mereka. Harga BBM memengaruhi ongkos antar jemput dan bahan pokok, sementara listrik rumah tangga kecil masih terasa berat saat bayar tagihan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa pola lama subsidi energi cenderung dinikmati oleh kelompok lebih mampu ketimbang rumah tangga rentan.
“Setelah penyesuaian harga 2022, insidensi memang membaik, tapi ketidaktepatan sasaran masih jadi isu. Contoh paling nyata, 86 persen Pertalite justru dikonsumsi rumah tangga mampu. Ini indikasi kebocoran yang mereduksi manfaat bagi rakyat kecil,” jelasnya.
Lebih jauh, Habib Idrus mengibaratkan peran negara sebagai orang tua yang wajib memastikan kebutuhan dasar anak-anaknya terpenuhi.
“Pemerintah tidak akan jatuh miskin karena memberikan gizi dan sekolah yang layak. Justru investasi itu akan membuat rakyat tumbuh mandiri di masa depan. Maka, subsidi harus diberikan adil dan berbasis kebutuhan: yang rapuh mendapat prioritas, sementara yang mapan tidak perlu kelebihan bantuan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, ia juga meminta kejelasan arah kebijakan subsidi di RAPBN 2026 yang telah mengalokasikan sekitar Rp210 triliun untuk subsidi energi.
“Pertama, apa definisi tepat sasaran subsidi dan stimulus versi Kementerian Keuangan? Kedua, bagaimana desain teknis agar BBM, LPG, dan listrik benar-benar sampai ke kuintil terbawah tanpa menimbulkan lonjakan inflasi? Ketiga, bagaimana integrasi data DTKS, Regsosek, dan identitas kependudukan untuk meminimalkan error? Dan terakhir, metrik apa yang dipakai untuk mengukur keberhasilan serta kapan hasilnya bisa dirasakan langsung di tingkat rumah tangga?” papar Habib Idrus.
Ia menutup dengan penekanan agar setiap rupiah uang negara benar-benar diarahkan ke mereka yang paling membutuhkan.
“Subsidi energi berskala besar ini tidak boleh lagi menjadi fasilitas kelompok mapan. Uang negara harus sampai ke rakyat paling bawah,” pungkasnya.***
Tags:pks, subsidi energi
